Uni Emirat Arab mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah meminta layanan konsuler untuk bos teknologi Dubai Pavel Durov, yang ditangkap di Prancis karena dicurigai gagal mengekang kejahatan yang dilakukan oleh aplikasi tersebut.
“UEA memantau dengan cermat kasus warganya dan pendiri Telegram Pavel Durov, yang ditangkap oleh otoritas Prancis di Bandara Paris-Le Bourget,” kata Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu dalam sebuah pernyataan.
“UEA telah mengajukan permintaan kepada pemerintah Republik Perancis untuk segera menyediakan semua layanan konsuler yang diperlukan,” tambah pernyataan itu.
Durov, miliarder berusia 39 tahun yang merupakan pendiri platform perpesanan tersebut, ditangkap di bandara Paris pada Minggu malam.
Ia dituding gagal membendung penyebaran konten ilegal di Telegram yang memiliki lebih dari 900 juta pengguna. Perusahaan menolak tuduhan tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin membantah adanya keterlibatan politik dalam penangkapan Durov, sehari setelah taipan internet itu ditahan di Prancis.
Pada Senin malam, pihak berwenang Prancis kembali memperpanjang penahanan awal untuk interogasi hingga Rabu, menurut sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut.
Durov mendirikan Telegram setelah meninggalkan Rusia satu dekade lalu, dan majalah Forbes memperkirakan kekayaannya saat ini mencapai $15,5 miliar.
Selain kewarganegaraan Rusia, ia juga memegang paspor Perancis. Telegram mengatakan dalam rilis berita bahwa pendirinya memiliki “kewarganegaraan ganda yaitu Uni Emirat Arab dan Prancis.”
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Senin bahwa Moskow belum menerima informasi apa pun dari Prancis tentang alasan Durov ditahan dan “kami tidak mengetahui kejahatan spesifik yang dituduhkan kepada Durov.”
Telegram yang berbasis di Dubai mengatakan pada hari Minggu bahwa “Durov tidak menyembunyikan apa pun dan dia sering bepergian ke Eropa.”
“Telegram mematuhi undang-undang UE, termasuk Undang-Undang Layanan Digital – dan tinjauannya sejalan dengan standar industri,” tambahnya.
“Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut.”