PDIP Kritik Pemkot Malang 2024
Legislator mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Malang terpaut penindakan penyakit meluas semacam HIV/ AIDS serta tuberculosis( TBC). Karena, tiap tahun angka permasalahan baru besar tetapi alokasi anggaran buat penanganannya terbatas.
Berdasar Informasi Dinas Kesehatan( Dinkes) Kota Malang, selama 2023 kemudian ditemui 460 permasalahan baru positif HIV/ AIDS. Sedangkan buat penyakit TBC pada tahun kemudian terdata terdapat sebanyak 900 permasalahan baru.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pemikiran Pemikiran Universal Fraksi DPRD Kota Malang Tentang Rancangan Peraturan Wilayah APBD Pergantian 2024 mempertanyakan strategi Pemkot Malang dalam menanggulangi permasalahan kesehatan secara preventif serta rehabilitative.
“ Penemuan permasalahan baru positif HIV/ AIDS serta TBC pada tahun kemudian besar. Tetapi mengapa anggaran penanganannya tidak optimal,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra, kemarin.
Ia menyebut alokasi anggaran di Dinkes pada APBD 2024 buat HIV/ AIDS cuma sebesar Rp 75 juta, sebaliknya buat TBC sebesar Rp 100 juta. Memandang alokasi anggaran yang disiapkan itu, dewan memperhitungkan upaya penangkalan serta rehabilitasi kurang optimal.
“ Permasalahan anggaran masih sangat sedikit serta jauh dari kata optimal. Pemkot wajib menarangkan itu,” ucap Iwan.
Pemkot Malang sendiri menyangka usulan anggaran buat penindakan penyakit HIV/ AIDS serta TBC telah maksimalkan. Tidak hanya itu, anggarannya tidak cuma bersumber dari APBD Kota Malang saja. Terdapat pula sokongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta lembaga donor Global Fund.
Pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam Persidangan Parupurna Jawaban Wali Kota terhadap pemikiran Pemikiran Universal Fraksi DPRD, sudah dicoba perpindahan anggaran dari sub aktivitas yang lain buat menaikkan anggaran aktivitas HIV/ AIDS di Malang kota.
“ Program penanggulangan ataupun penyembuhan HIV/ AIDS serta TBC bekerjasama dengan Global Fun. Sehingga tidak seluruh aktivitas memakai APBD,” kata Wahyu, Rabu, 7 Agustus 2024.
Wahyu berkata, buat pelayanan kesehatan kepada orang dengan efek terinfeksi ataupun orang dengan HIV/ AIDS terdapat program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan. Dan belanja reagen buat testing HIV ataupun sosialisasi pencegahannya.
Buat upaya penangkalan penularan penyakit TBC, Pemkot mengeklaim terdapat pemberdayaan di tingkatan RW selaku strategi penangkalan berbasis warga. Dan pelayanan kesehatan kepada orang terduga ataupun orang yang telah dinyatakan menderita TBC.
“ Sebaliknya buat obat- obatan HIV/ AIDS ataupun TBC terdapat sokongan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,” ucap Wahyu.
Dengan begitu, kata ia, Pemkot Malang telah berupaya memaksimalkan pengusulan anggaran ataupun strategi penindakan penyakit meluas. Diharapkan, angka permasalahan barunya tidak terus naik tiap tahun.