Ajak Muktamirin PKB ke Khitah 1998
Panitia Spesial( Pansus) dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama( PBNU) terpaut Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) sudah rampung melaksanakan pendalaman.
Hasilnya, Pansus memutuskan buat mengajak segenap muktamirin PKB buat mengembalikan partai ke Khittah 1998 serta desain Angkatan darat(AD)/ ART sebagaimana aslinya. MIKIGAMING
Wakil Pimpinan Universal PBNU, Amin Said Husni, berkata sehabis melaksanakan pendalaman lewat serangkaian riset dokumen
historis serta mewawancarai beberapa narasumber yang relevan, Pansus memberi tahu temuan- temuannya kepada Rais Aam serta Pimpinan Universal PBNU yang menunjang kesimpulan.
” Bersumber pada temuan- temuan tersebut, hingga dengan mengacu pada nilai- nilai serta spirit yang mendasari didirikannya PKB pada 1998,
serta buat menghindari mungkin terus menjadi jauhnya penyimpangan PKB dari desain aslinya,” kata Amin dikutip Antara, Jumat, 23 Agustus 2024.
Amin melaporkan kalau keberhasilan PKB tidak dapat cuma diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di lembaga legislatif.
Keberhasilan substansial merupakan seberapa kuat PKB berpegang pada prinsip- prinsip bawah yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada dikala didirikan.
” Dengan ini PBNU mengajak kepada segala partisipan Muktamar PKB yang hendak bermusyawarah di Bali
pada bertepatan pada 24- 25 Agustus 2014 buat kembali ke khitah PKB 1998 serta mengembalikan Angkatan darat(AD) ART PKB kepada desain aslinya,” kata Amin Said.
Lebih dahulu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama( PBNU) hendak mengumumkan hasil temuannya saat sebelum Muktamar PKB
diselenggarakan pada 24- 25 Agustus 2024. Perihal ini di informasikan Pimpinan PBNU Umarsyah di Gedung PBNU,
Jalur Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu( 21/ 8/ 2024).
Temuan- temuan Pansus PBNU terpaut PKB
Berikut temuan- temuan Pansus PBNU terpaut dengan PKB:
1. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 selaku partai politik yang lahir dari rahim NU serta proses kelahirannya dibidani oleh PBNU
lewat serangkaian rapat- rapat formal PBNU serta penerbitan surat- surat formal PBNU dengan mengaitkan segala struktur organisasi secara nasional.
2. Selaku anak kandung gerakan Reformasi yang lahir dari rahim NU, PKB pada dini kelahirannya betul- betul jadi” mirroring” NU,
baik dari aspek nilai- nilai bawah perjuangannya, desain konstitusi serta permusyawaratannya, ataupun struktur organisasinya.
Konsep struktur kepemimpinan PKB menganut struktur kepemimpinan NU di mana ulama menempati posisi kepemimpinan paling tinggi.
Dewan Syura terletak di atas Dewan Tanfidz. Dewan Syura merupakan Pimpinan Paling tinggi Partai.
Sebaliknya Dewan Tanfidz merupakan eksekutif/ pelaksana saja( padsal 16 Angkatan darat(AD) PKB Tahun 1998).
3. Semenjak Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada 2008, PKB di dasar kepemimpinan Muhaimin Iskandar terus hadapi pergantian yang sangat mendasar serta apalagi menyimpang sangat jauh dari desain aslinya. Yang sangat prinsipil merupakan pergantian posisi serta kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan selaku Pimpinan Paling tinggi Partai, melainkan cuma selaku dewan penjaga garis- garis perjuangan partai( Pasal 17 Angkatan darat(AD) PKB Tahun 2019).
4. Tidak hanya itu pula terjalin penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. Pada awal mulanya, PKB dirancang selaku partai politik yang demokratis serta menganut piramida kedaulatan anggota. Pimpinan Dewan Tanfidz pada tiap tingkatan kepengurusan diseleksi dari serta oleh partisipan musyawarah sehabis menemukan persetujuan dari Pimpinan Dewan Syura terpilih.
Tetapi saat ini prinsip bawah permusayawaratan serta kedaulatan itu dirombak sedemikian rupa, sehingga pimpinan partai di tingkatan DPW serta DPC tidak lagi diseleksi dari serta oleh partisipan musyawarah, melainkan diresmikan secara top- down oleh DPP PKB.
5. Muktamar PKB Tahun 2019 menciptakan AD- ART PKB yang terus menjadi jauh menyimpang dari khittahnya. Pimpinan Universal DPP PKB dinobatkan selaku salah satunya” Mandataris Muktamar”. Kekuasaan terus menjadi memusat di tangan Muhaimin Iskandar sebagai Pimpinan Universal.
Ia memiliki kewenangan mengambil aksi apa saja atas nama melindungi keutuhan organisasi. Ia pula berkuasa buat mengganti struktur, menyusun, mengubah, serta memberhentikan personalia pengurus( Pasal 19 Angkatan darat(AD) PKB Tahun 2019).